CIANJUR, JAWA BARAT – Pelayanan di kantor BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Cianjur menuai kritik tajam dari masyarakat. Prosedur pengambilan antrean bagi peserta klaim Jaminan Kematian (JKM) dinilai tidak transparan dan cenderung diatur secara sepihak oleh oknum petugas keamanan (satpam), hingga memicu dugaan adanya pengkondisian antrean.
Keluhan ini mencuat setelah sejumlah keluarga peserta yang datang sejak dini hari justru "disalip" oleh peserta yang datang belakangan. Salah satu warga asal Cibinong, Cianjur Selatan, mengungkapkan kekecewaannya setelah menempuh perjalanan jauh demi mendapatkan pelayanan di awal waktu.
"Saya berangkat dari rumah habis sahur dan sampai di kantor BPJS Cianjur pukul 05.00 pagi. Harapannya dapat antrean awal. Namun, saat kantor buka, KTP saya malah diambil satpam dengan alasan akan dipanggil nanti karena kuota klaim kematian hanya 20 orang," ujar salah satu ahli waris yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Kekecewaan memuncak saat ia melihat peserta yang baru datang justru langsung diberikan token antrean kategori B (klaim kematian) oleh petugas. "Harusnya yang datang pertama dipersilakan ambil token sendiri secara mandiri. Jangan dikendalikan penuh oleh satpam seolah-olah ada tebang pilih. Ini sangat merugikan kami yang sudah berkorban waktu dan biaya transportasi yang tidak murah dari Cianjur Selatan," tambahnya.
Kondisi ini menciptakan kesan bahwa sistem antrean di BPJS Ketenagakerjaan Cianjur mirip dengan "bus kejar setoran", di mana prosedur formal dikalahkan oleh kebijakan subjektif oknum di lapangan. Masyarakat menilai, jika kuota dibatasi 20 orang, seharusnya sistem mesin antrean tetap menjadi acuan utama berdasarkan waktu kedatangan, bukan melalui pengumpulan identitas oleh oknum satpam.
Warga yang terdampak merasa menjadi korban ketidakadilan pelayanan publik, terlebih di tengah suasana bulan suci Ramadan yang seharusnya penuh dengan kemudahan pelayanan.
Menanggapi carut-marutnya pelayanan ini, masyarakat mendesak Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Cianjur untuk segera turun tangan melakukan penertiban di lini pelayanan depan.
"Harapan kami, jalankan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tidak ada warga yang dirugikan. Wilayah Cianjur ini sangat luas; sangat zalim rasanya jika warga yang sudah berjuang datang dari pelosok sejak subuh justru dipermainkan oleh oknum di kantor pelayanan," tegas perwakilan warga.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat masih menunggu langkah konkret dari pihak manajemen BPJS Ketenagakerjaan Cianjur untuk memperbaiki sistem antrean agar lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik "titip antrean" atau diskriminasi petugas. Laporan : UK
.jpg)

