BANDUNG – Sejumlah sekolah menengah swasta di Jawa Barat tengah bersiap melakukan penyesuaian biaya operasional dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Langkah ini diambil menyusul kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengubah skema Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) menjadi bantuan beasiswa yang dikhususkan bagi siswa tidak mampu.
Selama ini, dana BPMU berperan vital sebagai penyokong operasional sekolah swasta (SMA/SMK) guna menekan biaya pendidikan agar tetap terjangkau. Ketua Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) Jawa Barat, Ade D Hendriana, menyatakan bahwa pihak sekolah tidak keberatan dengan peralihan skema tersebut, namun menekankan adanya konsekuensi logis.
"Kami sekolah swasta, kalau memang akhirnya tidak ada bantuan (umum), kami akan mencari solusi mandiri, salah satunya dengan menyesuaikan SPP beberapa persen," ujar Ade pada Rabu (28/1/2026).
- Alokasi Dana: Dana BPMU sebelumnya digunakan untuk membiayai kebutuhan personal seperti honorarium guru serta biaya operasional sekolah lainnya.
- Dampak ke Masyarakat: Tanpa bantuan operasional yang bersifat umum, pihak yang paling terdampak adalah wali murid karena potensi kenaikan biaya pendidikan.
- Kebutuhan Kepastian: Pihak sekolah mendesak Pemprov Jabar untuk memberikan konfirmasi resmi mengenai waktu pencairan bantuan, apakah melalui APBD Murni atau APBD Perubahan, agar sekolah dapat melakukan perencanaan anggaran yang tepat.
Ade menambahkan bahwa kebijakan ini menjadi tolok ukur perhatian pemerintah terhadap eksistensi sekolah swasta. Jika dukungan finansial ditarik sepenuhnya dari aspek operasional, sekolah harus bergerak cepat menyesuaikan diri demi menjaga kualitas pembelajaran tetap stabil.
"Intinya, kami hanya ingin kejelasan. Jika skemanya berubah, sekolah harus bersiap menyesuaikan diri dengan kondisi anggaran yang ada," pungkasnya. (R2Sj)
0Komentar