GEKBRONG, CIANJUR – Anggota Komisi VIII DPR RI, Isfhan Taufik Munggaran, menggelar kegiatan Reses dan Diseminasi Program Prioritas Presiden Tahun 2026 Kementerian Sosial RI yang berlangsung hangat di Aula Desa Gekbrong, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pada Selasa (27/10/2026).
Acara tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Desa Gekbrong, Dadang Hikmat Sudarni, S.Sos., beserta jajaran pemdes, unsur TNI-Polri, pendamping PKH, tokoh masyarakat, serta 175 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari total 267 KPM PKH yang terdaftar di Desa Gekbrong.
Dalam sambutannya, Kepala Desa Gekbrong, Dadang Hikmat Sudarni, S.Sos., menyampaikan apresiasi tinggi atas kehadiran legislator pusat tersebut di desanya. Dadang mengutarakan bahwa momentum silaturahmi ini dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai aspirasi warga, terutama terkait persoalan penetapan desil penerima bantuan sosial (bansos).
"Kami merasa bangga dan bahagia atas kehadiran Bapak Isfhan Taufik Munggaran di Desa Gekbrong. Di desa kami terdapat sekitar 267 KPM PKH dan hadir 175 KPM pada hari ini. Salah satu persoalan utama yang sering dihadapi pemerintah desa adalah ketidaksesuaian data desil kesejahteraan warga," ungkap Dadang.
Menurutnya, banyak warga yang secara riil berada di desil 4 ke bawah (layak menerima bantuan), tetapi di dalam sistem terdata pada desil 5 ke atas sehingga tidak mendapatkan haknya. Hal ini kerap memicu riak dan kecemburuan sosial di tingkat lokal.
"Pemerintah desa sering menjadi tempat aduan warga. Kami berharap ke depan ada kewenangan rekomendasi dari desa yang bisa direspons dan diproses lebih cepat oleh pihak kementerian terkait, dan kami siap mempertanggungjawabkan ketepatan data warga yang direkomendasikan," tegasnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI, Isfhan Taufik Munggaran, menjelaskan bahwa kegiatannya di Desa Gekbrong merupakan bagian dari diseminasi program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto bersama Kementerian Sosial RI, mencakup program Sekolah Rakyat hingga penguatan KPM.
Mengenai dinamika perubahan desil data warga, Isfhan menekankan pentingnya verifikasi dan koordinasi lintas sektor antara pemdes, pendamping PKH, Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan tokoh masyarakat.
"Problem pergeseran desil ini harus dicek secara detail. Ada kasus di mana status warga naik ke desil 7 karena tercatat memiliki kepemilikan kendaraan (dua unit mobil) atas nama yang bersangkutan, padahal warga tidak merasa memilikinya. Hal-hal seperti ini harus kita kroscek bersama ke Samsat maupun instansi terkait selagi ada waktu perbaikan," terangnya.
Isfhan juga meminta agar semua pihak menanggalkan ego sektoral dalam proses pendataan penerima manfaat agar bantuan tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Dorong Pengembangan Potensi Desa Wisata dan Perlindungan Data Pribadi Warga
Selain isu bantuan sosial, pembahasan juga menyentuh potensi pengembangan Desa Wisata Gekbrong yang berada di atas lahan PTPN. Isfhan menyambut baik aspirasi Kepala Desa dan berjanji akan menjembatani komunikasi ke Kementerian ATR/BPN terkait kelengkapan administrasi dan surat pelepasan hak atas tanah tersebut.
Di akhir penyampaiannya, Isfhan memberikan imbauan penting kepada masyarakat terkait kewaspadaan menjaga data pribadi.
"Saya ingatkan kepada masyarakat agar berhati-hati dan tidak sembarangan menyerahkan KTP atau mengunduh aplikasi tak dikenal di ponsel. Kebocoran data pribadi atau penggunaan nomor HP oleh oknum tak bertanggung jawab bisa berdampak langsung pada data kependudukan dan status bantuan sosial keluarga," pungkas Isfhan Taufik Munggaran. (Edo/tan2)
0Komentar
Terimakasih telah memberikan kontribusi anda